Pendidikan di Aru Masih Memprihatinkan

Ambon, Tribun-Maluku.com : Anggota DPR RI Dapil Maluku, Mercy Christy Barends menyatakan Pendidikan di Kepulauan Aru sampai saat ini tidak mengalami perubahan namun sangat memprihatinkan sejak Aru dimekarkan.

“Ketidakhadiran guru serta masih minimnya fasilitas pendidikan di sekolah-sekolah khususnya di desa-desa pesisir, merupakan persoalan yang masih terjadi,” katanya di Ambon, Selasa (10/12/2019).

Menurut dia, alasan yang paling umum karena masalah perumahan guru yang kurang memadai, keterbatasan air bersih, Ini berarti mata rantai yang sulit diputuskan oleh karena itu, mengatasi persoalan pendidikan di Aru tidak seperti pemadam kebakaran.

“Ada masalah, baru mencari solusi kilat,” ucapnya.

Dijelaskan Persoalan pendidikan di Aru bukan persoalan baru bagi pemerintah daerah dan Komplikasi permasalah pendidikan di Aru meliputi 3 hal utama, yakni Rendahnya komitmen dan SDM para guru untuk mengajar di walayah 3T dan mengajar dengan loyalitas yang tinggi.

Rendahnya insfrastruktur pendidikan seperti RKB (Ruang Kelas Baru), rehab ringan sampai berat, ketersediaan perpustakaan, laboratorium, dan lainnya.

Ia menambahkan rendahnya Pendidikan kualitas pendidikan karena keterbatasan berbagai hal, akibat rumitnya geografis di Kabupaten Kepulauan Aru.

Untuk tahun 2019 – 2020, menurut sumber dari anggota fraksi PDI Perjuangan Kab Kep Aru bahwa 20 persen anggaran pendidikan di Aru sudah dimasukkan ke Komisi III DPRD Kabupaten Kepulauan Aru dan masih harus dievaluasi di Provinsi.

Seperti diketahui bahwa dari tahun ke tahun amanah 20 persen anggaran untuk pendidikan selalu diperjuangkan, tapi terlihat bahwa anggarannya lebih banyak terpakai di belanja ATK dan infrastruktur fisik, sedangkan untuk program pemberdayaan dan peningkatan mutu pendidikan masih kurang.

Apabila 20 persen anggaran pendidikan terpenuhi, maka pemanfaatan anggaran harus tepat sasaran. Pengawasan melekat baik internal lewat inspektorat maupun BPK mestinya harus ada perbaikan dari sisi pengembangan pendidikan di Aru.

Dijelaskan Barends, persoalan pendidikan di Aru sudah harus diselesaikan langsung ke akarnya. Tidak bisa diselesaikan secara sporadis dan parsial.

Bagi guru-guru yang telah mendapat SK penempatan di desa-desa atau pulau-pulau di luar Kota Dobo dan tidak menjalankan tugasnya dengan benar dan setia wajib ditempuh sanksi tegas sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

“Bagaimanapun mereka para guru yang “memanusiakan” generasi muda Aru, suatu Daerah maju dan bisa keluar dari himpitan kemiskinan jika SDM nya dibangun dan diatur dengan benar,” katanya.

Akan diperparah lagi jika pola kerja aparatur yang cenderung Project Oriented, Kerja hanya berdasarkan proyek dan ada anggaran. Seluruh benang kusut ini harus diurai dan mata rantai keterpurukan pendidikan di Aru harus diputus segera.

Sebagai leading sektor yang mengkomandani sektor pendidikan di Aru, jajaran dinas pendidikan di Aru perlu dievaluasi menyeluruh. Supaya di Aru tidak ada lagi istilah “Guru Ujian”.

Sebagai anggota DPR RI yang berasal dari Aru butuh kerjasama dan sinkronisasi kebijakan bersama. Kewenangan Otonomi Daerah memberi ruang kepada Pemda untuk mengatur Dikdasmen (Pendidikan Dasar dan menengah/SMP), jadi tangannya cukup untuk mengatur penempatan guru di Kabupaten terdistribusi secara merata.

“Jika ada terjadi penumpukan guru di suatu wilayah atau sekolah sudah harus diambil langkah cepat untuk mengatasi ketimpangan distribusi dimaksud,” ungkapnya.

Dia berharap, Pemda Kabupaten Kepulauan Aru sudah harus berbenah diri secara holistik atau menyeluruh untuk membangun sektor pendidikan.

“Sekarang atau tidak sama sekali,” tandasnya.

 

Sumber : https://www.tribun-maluku.com/2019/12/pendidikan-di-aru-masih-memprihatinkan/

Posted in ,

disdikbu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *